Menurut kelompok pecinta lingkungan World Wildlife Fund, gajah Sumatera akan punah dari alam bebas dalam 30 tahun ke depan. Kepunahan ini tak terelakkan, kecuali jika ada langkah signifikan yang dilakukan untuk melindungi habitat mereka yang musnah secara cepat.
International Union for Conservation of Nature (IUCN), lembaga pemeringkat status spesies-spesies makhluk hidup sendiri telah menaikkan peringkat gajah Sumatera dari ‘endangered’ menjadi ‘critically endangered’ setelah hampir 70 persen habitat dan separuh populasi gajah tersebut musnah hanya dalam satu generasi saja.
Penyebab utamanya adalah penebangan hutan yang menjadi habitat gajah dan konversi hutan menjadi lahan pertanian. Praktik serupa yang dilakukan oleh manusia di Sumatera telah menyebabkan musnahnya spesies harimau Sumatera dan badak Jawa.
“Gajah Sumatera masuk ke daftar spesies hewan Indonesia yang sangat terancam punah. Daftar yang terus membengkak ini mencakup juga orang utan Sumatera, badak Jawa dan Sumatera, serta harimau Sumatera,” kata Carlos Drews, Director of Global Species Programme WWF, dikutip dari Reuters, Rabu 25 Januari 2012.
Jika tidak ada tindakan konservasi efektif yang dilakukan, menurut Drews, hewan mengagumkan ini kemungkinan akan punah dalam masa hidup manusia.
Saat ini, diperkirakan hanya tersisa 2.400 hingga 2.800 ekor gajah Sumatera yang hidup di alam bebas. Jumlah ini turun 50 persen dibandingkan dengan perkiraan 1985. Menurut peneliti, jika tren ini berlanjut, mereka akan habis tak sampai 30 tahun ke depan.
Untuk itu, WWF meminta pemerintah Indonesia melarang seluruh upaya konversi hutan yang menjadi habitat gajah sampai strategi konservasi untuk menyelamatkan gajah Sumatera ditetapkan.
Rabu, 25 Januari 2012
Minggu, 06 Maret 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diyakini tak hanya akan mencopot sejumlah menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar, tapi presiden juga akan mendepak sejumlah menteri dari partai koalisi lainnya termasuk dari partai Demokrat.
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdala mengungkapkan, kinerja dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Menteri Agama, Suryadharma Ali juga dipertanyakan.
Sebab menurutnya, mestinya kedua menteri tersebut mampu menangkap ketegasan SBY dalam Pidato di Kupang, terkait instruksi atas penindakan kelompok anti-toleransi.
"Tapi Hal itu tidak ditangkap oleh menteri di bawahnya, padahal itu ketegasan pemerintah menindak kelompok anti-toleransi
tapi tampaknya ketegasan itu tak ditangkap oleh birokrasi di
bawahnya," kata Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdala dalam jumpa pers di Gedung PNBK, Jakarta, Minggu (6/3/2011).
Dikatakannya, bisa saja presiden mencopot kedua menteri tersebut. "Saya yakin SBY akan mereshuffle menteri dari demokrat sendiri karena Pak Gamawan kan dapat tiket dari Demokrat," kata Ulil.
Ditambahkan Ulil, partai Demokrat sebagai partai tidak mendukung Peraturan Daerah (Perda) pelarangan Ahmadiyah.
Namun, ketika ditanya mengenai larangan yang dikeluarkan anggota dewan pembina partai demokrat, Sukarwo di jawa timur, Ulil mengatakan hal itu adalah murni kebijakan lokal. "Tapi sebagai partai, demokrat tak mendukung hal itu," katanya.
Diketahui Gubernur Jawa Timur Sukarwo adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Pakde Karwo, sapaan akrab Sukarwo, sendiri telah mengeluarkan larangan Aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur.
"Memang di Jatim adalah dewan pembina partai demokrat saya sesalkan itu, tapi sebagai partai demokrat tak mendukung ini murni kebijakan lokal kepala daerah tersebut," kata Ulil. Demikian catatan online SEO Blogger tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdala mengungkapkan, kinerja dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Menteri Agama, Suryadharma Ali juga dipertanyakan.
Sebab menurutnya, mestinya kedua menteri tersebut mampu menangkap ketegasan SBY dalam Pidato di Kupang, terkait instruksi atas penindakan kelompok anti-toleransi.
"Tapi Hal itu tidak ditangkap oleh menteri di bawahnya, padahal itu ketegasan pemerintah menindak kelompok anti-toleransi
tapi tampaknya ketegasan itu tak ditangkap oleh birokrasi di
bawahnya," kata Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdala dalam jumpa pers di Gedung PNBK, Jakarta, Minggu (6/3/2011).
Dikatakannya, bisa saja presiden mencopot kedua menteri tersebut. "Saya yakin SBY akan mereshuffle menteri dari demokrat sendiri karena Pak Gamawan kan dapat tiket dari Demokrat," kata Ulil.
Ditambahkan Ulil, partai Demokrat sebagai partai tidak mendukung Peraturan Daerah (Perda) pelarangan Ahmadiyah.
Namun, ketika ditanya mengenai larangan yang dikeluarkan anggota dewan pembina partai demokrat, Sukarwo di jawa timur, Ulil mengatakan hal itu adalah murni kebijakan lokal. "Tapi sebagai partai, demokrat tak mendukung hal itu," katanya.
Diketahui Gubernur Jawa Timur Sukarwo adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Pakde Karwo, sapaan akrab Sukarwo, sendiri telah mengeluarkan larangan Aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur.
"Memang di Jatim adalah dewan pembina partai demokrat saya sesalkan itu, tapi sebagai partai demokrat tak mendukung ini murni kebijakan lokal kepala daerah tersebut," kata Ulil. Demikian catatan online SEO Blogger tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Minggu, 23 Januari 2011
Ajun Komisaris BS
Istri dari seorang perwira polisi bernama Ajun Komisaris BS yang bertugas di Polresta Padang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dijadikan pembantunya.
Korban bernama Anik (14), Sabtu (22/1/2011), mendatangi LBH Padang didampingi oleh salah seorang warga yang kasihan padanya. Wakil Direktur Operasional LBH Padang Ardisal mengatakan, korban dibawa dari Makassar oleh keluarga Ajun Komisaris BS sejak usianya lima tahun untuk disekolahkan dan dipekerjakan.
"Penganiayaan itu sudah terjadi selama tiga tahun terakhir, kepalanya dibenturkan ke tembok secara berulang-ulang, ditampar hampir setiap hari. Istrinya memukuli dan menganiaya, yang dilihat oleh perwira polisi itu, tetapi tidak ada tindakan untuk mencegah," kata Ardisal.
Wakapolresta Padang Ajun Komisaris Besar Wisnu Handoko saat dihubungi, Minggu (23/1/2011), mengatakan, polisi belum menerima laporan dugaan tindak penganiayaan itu.
Korban bernama Anik (14), Sabtu (22/1/2011), mendatangi LBH Padang didampingi oleh salah seorang warga yang kasihan padanya. Wakil Direktur Operasional LBH Padang Ardisal mengatakan, korban dibawa dari Makassar oleh keluarga Ajun Komisaris BS sejak usianya lima tahun untuk disekolahkan dan dipekerjakan.
"Penganiayaan itu sudah terjadi selama tiga tahun terakhir, kepalanya dibenturkan ke tembok secara berulang-ulang, ditampar hampir setiap hari. Istrinya memukuli dan menganiaya, yang dilihat oleh perwira polisi itu, tetapi tidak ada tindakan untuk mencegah," kata Ardisal.
Wakapolresta Padang Ajun Komisaris Besar Wisnu Handoko saat dihubungi, Minggu (23/1/2011), mengatakan, polisi belum menerima laporan dugaan tindak penganiayaan itu.
Jumat, 07 Januari 2011
PBB
PBB telah mengumumkan nama anggota Tim Pakar Independen untuk Wabah kolera di Haiti, Kamis malam, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Ban mengumumkan pada 17 Desember bahwa ia akan membentuk tim untuk menentukan sumber wabah kolera di Haiti, yang sejauh ini telah memakan korban jiwa lebih dari 2.700 orang. "Sejak pengumuman awal, sekretaris jenderal telah bekerja dengan para mitra, termasuk WHO, untuk mengidentifikasi para ahli teknis dalam kesehatan masyarakat, epidemiologi, mikrobiologi, dan air serta sanitasi untuk bertugas di panel itu," kata pernyataan tersebut.
Menurut pernyataan, panel akan dipimpin oleh Dr Alejandro Cravioto, seorang warga Meksiko yang bekerja pada Pusat Internasional untuk Penelitian Penyakit Diare di Banglades (ICDDR, B). Anggota panel lainnya terdiri atas Dr Claudio Lanata dari Instituto de Investigacion Nutricional (IIN) di Peru, Dr Daniele Lantagne dari Harvard University Amerika Serikat, serta Dr Balakrish Nair dari Institut Nasional Kolera dan Penyakit Enterik di India.
Para anggota panel akan melakukan perjalanan ke Haiti dan memeriksa data pada wabah secara independen, dan menyajikan temuan mereka untuk Ban dalam laporan tertulis. "Para anggota panel telah dipilih berdasarkan statuta global mereka, keahlian, dan pengalaman yang luas berkaitan dengan kolera dalam segala aspeknya," kata pernyataan itu.
"Sekretaris Jenderal menyampaikan terima kasih kepada masing-masing anggota panel atas penerimaan mereka menjadi bagian dari upaya yang sangat penting ini. Demikian catatan online SEO Blogger tentang PBB.
Ban mengumumkan pada 17 Desember bahwa ia akan membentuk tim untuk menentukan sumber wabah kolera di Haiti, yang sejauh ini telah memakan korban jiwa lebih dari 2.700 orang. "Sejak pengumuman awal, sekretaris jenderal telah bekerja dengan para mitra, termasuk WHO, untuk mengidentifikasi para ahli teknis dalam kesehatan masyarakat, epidemiologi, mikrobiologi, dan air serta sanitasi untuk bertugas di panel itu," kata pernyataan tersebut.
Menurut pernyataan, panel akan dipimpin oleh Dr Alejandro Cravioto, seorang warga Meksiko yang bekerja pada Pusat Internasional untuk Penelitian Penyakit Diare di Banglades (ICDDR, B). Anggota panel lainnya terdiri atas Dr Claudio Lanata dari Instituto de Investigacion Nutricional (IIN) di Peru, Dr Daniele Lantagne dari Harvard University Amerika Serikat, serta Dr Balakrish Nair dari Institut Nasional Kolera dan Penyakit Enterik di India.
Para anggota panel akan melakukan perjalanan ke Haiti dan memeriksa data pada wabah secara independen, dan menyajikan temuan mereka untuk Ban dalam laporan tertulis. "Para anggota panel telah dipilih berdasarkan statuta global mereka, keahlian, dan pengalaman yang luas berkaitan dengan kolera dalam segala aspeknya," kata pernyataan itu.
"Sekretaris Jenderal menyampaikan terima kasih kepada masing-masing anggota panel atas penerimaan mereka menjadi bagian dari upaya yang sangat penting ini. Demikian catatan online SEO Blogger tentang PBB.
Rabu, 29 Desember 2010
Jumlah korban tewas
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Jumlah korban tewas akibat serangkaian serangan bom pada Malam Natal dan kerusuhan yang terjadi setelah itu di Nigeria tengah meningkat menjadi 80 orang. Dengan demikian, total korban tewas secara nasional menjadi 86 orang, kata Badan Manajemen Darurat Nasional Nigeria, Selasa (28/12/2010).
"Kami telah mengunjungi sekitar lima rumah sakit di mana korban ledakan dan kekerasan yang mengikutinya di Jos dibawa," kata Daniel Balarabe Gambo, Wakil Direktur Komunikasi Badan Manajemen Darurat Nasional. "Data yang kami kumpulkan di rumah sakit-rumah sakit itu menunjukkan, total 80 orang meninggal dari insiden itu dan 189 orang lainnya luka-luka."
Polisi membantah jumlah itu dengan mengatakan, jumlahnya jauh lebih rendah, tetapi badan darurat itu bersikeras bahwa jumlah tersebut akurat.
Serangkaian bom meledak pada Malam Natal 2010 di pusat kota Jos, yang telah berulang kali dilanda kekerasan antarkomunitas Kristen dan Muslim yang menurut banyak pihak dipicu oleh persoalan politik. Bentrokan pecah Minggu menyusul ledakan bom pada Malam Natal itu, dan menyebabkan sejumlah orang tewas dan rumah-rumah terbakar.
Masih pada malam Natal, orang-orang yang diduga anggota sebuah sekte Islam melancarkan serangan terhadap tiga gereja di kota Maiduguri, Nigeria utara, dan menewaskan enam orang serta menyebabkan salah satu gereja terbakar. Tidak ada indikasi bahwa insiden di Nigeria tengah dan utara itu terkait. Jos, ibu kota negara bagian Plateau, yang terletak di tengah, di antara wilayah mayoritas Muslim di utara dan mayoritas Kristen di selatan, telah lama menjadi titik rawan gesekan etnis dan agama di Nigeria.
Banyak kerusuhan di Jos yang sesungguhnya merupakan pertarungan kepentingan ekonomi-politik antara komunitas Beroms-Kristen, yang dipandang sebagai kelompok etnis pribumi di wilayah tersebut, dan komunitas Hausa-Fulani-Muslim yang dilihat sebagai pendatang.
Polisi menyalahkan ledakan bom itu pada persoalan politik menjelang pemilu pada April mendatang di negara Afrika yang berpenduduk paling padat tersebut. Namun, mereka mengatakan belum tahu siapa yang berada di balik serangan tersebut.
Sepanjang tahun ini, kerusuhan sebelumnya di Jos dan kawasan sekitarnya telah menewaskan ratusan orang. Namun, serangan pada Malam Natal belum pernah terjadi sebelumnya.
"Kami telah mengunjungi sekitar lima rumah sakit di mana korban ledakan dan kekerasan yang mengikutinya di Jos dibawa," kata Daniel Balarabe Gambo, Wakil Direktur Komunikasi Badan Manajemen Darurat Nasional. "Data yang kami kumpulkan di rumah sakit-rumah sakit itu menunjukkan, total 80 orang meninggal dari insiden itu dan 189 orang lainnya luka-luka."
Polisi membantah jumlah itu dengan mengatakan, jumlahnya jauh lebih rendah, tetapi badan darurat itu bersikeras bahwa jumlah tersebut akurat.
Serangkaian bom meledak pada Malam Natal 2010 di pusat kota Jos, yang telah berulang kali dilanda kekerasan antarkomunitas Kristen dan Muslim yang menurut banyak pihak dipicu oleh persoalan politik. Bentrokan pecah Minggu menyusul ledakan bom pada Malam Natal itu, dan menyebabkan sejumlah orang tewas dan rumah-rumah terbakar.
Masih pada malam Natal, orang-orang yang diduga anggota sebuah sekte Islam melancarkan serangan terhadap tiga gereja di kota Maiduguri, Nigeria utara, dan menewaskan enam orang serta menyebabkan salah satu gereja terbakar. Tidak ada indikasi bahwa insiden di Nigeria tengah dan utara itu terkait. Jos, ibu kota negara bagian Plateau, yang terletak di tengah, di antara wilayah mayoritas Muslim di utara dan mayoritas Kristen di selatan, telah lama menjadi titik rawan gesekan etnis dan agama di Nigeria.
Banyak kerusuhan di Jos yang sesungguhnya merupakan pertarungan kepentingan ekonomi-politik antara komunitas Beroms-Kristen, yang dipandang sebagai kelompok etnis pribumi di wilayah tersebut, dan komunitas Hausa-Fulani-Muslim yang dilihat sebagai pendatang.
Polisi menyalahkan ledakan bom itu pada persoalan politik menjelang pemilu pada April mendatang di negara Afrika yang berpenduduk paling padat tersebut. Namun, mereka mengatakan belum tahu siapa yang berada di balik serangan tersebut.
Sepanjang tahun ini, kerusuhan sebelumnya di Jos dan kawasan sekitarnya telah menewaskan ratusan orang. Namun, serangan pada Malam Natal belum pernah terjadi sebelumnya.
Senin, 20 Desember 2010
Aburizal Bakrie
Kemarin, jajaran petinggi Partai Golkar keberatan jika tim lobi Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Menurut salah satu Ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, usulan itu merendahkan Ketua Umum partainya.
Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menyatakan, sebaiknya memang tim lobi dipimpin oleh Golkar. Alasannya sederhana, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sultan Yogyakarta, juga kader Golkar.
"Tadinya diperbincangkan bagaimana kalau ditawarkan pada Pak Ical (memimpin Tim), namun belakangan tak bisa," kata Jafar saat dihubungi VIVAnews, Selasa 21 Desember 2010.
Jafar yang diusulkan Priyo memimpin tim itu juga merasa kurang tepat. "Enaknya dari Golkarl ah," kata Jafar. "Kan Sultan itu kader Golkar," ujarnya.
Sebelumnya Priyo mengungkapkan, Aburizal adalah Ketua Harian Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan yang urusannya lebih bersifat strategis seperti misalnya dengan Presiden sebagai Ketua Setgab dan Ketua-ketua umum partai yang lain dalam koalisi. Sementara urusan lobi tim kecil itu, menurut Priyo, bisa dilakukan oleh kader lain.
RUU DIY ini sendiri sudah di tangan DPR. Draf yang diusulkan Pemerintah menempatkan Sultan sebagai Gubernur Utama, sementara Gubernur DIY sendiri dipilih oleh DPRD.
Usul Pemerintah ini sendiri mendapat penentangan luas di masyarakat Yogyakarta. Mereka berkukuh, Gubernur harus ditetapkan dipegang Sultan Yogyakarta. Demikian catatan online SEO Blogger tentang Aburizal Bakrie.
Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menyatakan, sebaiknya memang tim lobi dipimpin oleh Golkar. Alasannya sederhana, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sultan Yogyakarta, juga kader Golkar.
"Tadinya diperbincangkan bagaimana kalau ditawarkan pada Pak Ical (memimpin Tim), namun belakangan tak bisa," kata Jafar saat dihubungi VIVAnews, Selasa 21 Desember 2010.
Jafar yang diusulkan Priyo memimpin tim itu juga merasa kurang tepat. "Enaknya dari Golkarl ah," kata Jafar. "Kan Sultan itu kader Golkar," ujarnya.
Sebelumnya Priyo mengungkapkan, Aburizal adalah Ketua Harian Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan yang urusannya lebih bersifat strategis seperti misalnya dengan Presiden sebagai Ketua Setgab dan Ketua-ketua umum partai yang lain dalam koalisi. Sementara urusan lobi tim kecil itu, menurut Priyo, bisa dilakukan oleh kader lain.
RUU DIY ini sendiri sudah di tangan DPR. Draf yang diusulkan Pemerintah menempatkan Sultan sebagai Gubernur Utama, sementara Gubernur DIY sendiri dipilih oleh DPRD.
Usul Pemerintah ini sendiri mendapat penentangan luas di masyarakat Yogyakarta. Mereka berkukuh, Gubernur harus ditetapkan dipegang Sultan Yogyakarta. Demikian catatan online SEO Blogger tentang Aburizal Bakrie.
Selasa, 07 Desember 2010
3.000 dokumen
Pro-kontra mengenai WikiLeaks terus berkembang. Makin mendebarkan ketika disebut-sebut bahwa 3.000 dokumen rahasia terkait Indonesia juga siap dibocorkan oleh situs yang didirikan oleh Julian Assange ini.
Namun, Anggota Komisi I DPR RI Helmy Fauzi mengatakan, pemerintah tak boleh terbawa pada pengekangan kebebasan memperoleh informasi di dalam negeri. Jika akhirnya WikiLeaks membocorkan informasi terkait Indonesia, pemerintah tidak boleh serta-merta memidanakan pihak yang melakukan publikasi mengenai isi informasi tersebut. "Bahaya kalau pemerintah kemudian mempidanakan mereka yang menyebarkan informasi dari WikiLeaks," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (6/12/2010).
Menurut politisi PDI-P ini, pemerintah harus paham bahwa informasi yang dibocorkan oleh WikiLeaks adalah informasi milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang akan dikirimkan ke pemerintahan AS di Washington DC.
Oleh karena itu, informasi tersebut adalah rahasia negara AS, bukan rahasia Indonesia. Jadi pemerintah tak perlu terlalu khawatir. "Kita sendiri kan belum tahu apakah informasi yang akan dibocorkan WikiLeaks itu juga berisi tentang rahasia negara. Kita kan menganut sistem kebebasan informasi. Kita harus mendukung kebebasan tersebut kalau itu memang bukan dokumen rahasia negara. Lalu apa alasannya untuk mempidanakan mereka yang menyebarkan berita yang telah dibocorkan WikiLeaks?" ungkapnya lagi.
Sementara itu, kepada Kompas.com, Senin sore, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot Dewabroto mengatakan, pemerintah tidak memiliki sedikit pun niat untuk memidanakan publikasi hasil WikiLeaks jika memang nanti situs tersebut membocorkan sejumlah informasi terkait Indonesia.
"Kita belum mengambil sikap karena kita perkirakan informasi nantinya akan luber tentunya, tapi tidak akan mempidanakan. Kalau informasi WikiLeaks muncul di media, itu sudah kami sadari sejak awal. Tidak akan ada sensorship," tegasnya.
Namun, lanjut Gatot, pemerintah tentu akan mengenakan sanksi yang sesuai UU Kebebasan Informasi Publik terhadap orang-orang yang suatu waktu diketahui telah membocorkan rahasia negara kepada pihak mana pun. Demikian catatan online SEO Blogger tentang 3.000 dokumen.
Namun, Anggota Komisi I DPR RI Helmy Fauzi mengatakan, pemerintah tak boleh terbawa pada pengekangan kebebasan memperoleh informasi di dalam negeri. Jika akhirnya WikiLeaks membocorkan informasi terkait Indonesia, pemerintah tidak boleh serta-merta memidanakan pihak yang melakukan publikasi mengenai isi informasi tersebut. "Bahaya kalau pemerintah kemudian mempidanakan mereka yang menyebarkan informasi dari WikiLeaks," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (6/12/2010).
Menurut politisi PDI-P ini, pemerintah harus paham bahwa informasi yang dibocorkan oleh WikiLeaks adalah informasi milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang akan dikirimkan ke pemerintahan AS di Washington DC.
Oleh karena itu, informasi tersebut adalah rahasia negara AS, bukan rahasia Indonesia. Jadi pemerintah tak perlu terlalu khawatir. "Kita sendiri kan belum tahu apakah informasi yang akan dibocorkan WikiLeaks itu juga berisi tentang rahasia negara. Kita kan menganut sistem kebebasan informasi. Kita harus mendukung kebebasan tersebut kalau itu memang bukan dokumen rahasia negara. Lalu apa alasannya untuk mempidanakan mereka yang menyebarkan berita yang telah dibocorkan WikiLeaks?" ungkapnya lagi.
Sementara itu, kepada Kompas.com, Senin sore, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot Dewabroto mengatakan, pemerintah tidak memiliki sedikit pun niat untuk memidanakan publikasi hasil WikiLeaks jika memang nanti situs tersebut membocorkan sejumlah informasi terkait Indonesia.
"Kita belum mengambil sikap karena kita perkirakan informasi nantinya akan luber tentunya, tapi tidak akan mempidanakan. Kalau informasi WikiLeaks muncul di media, itu sudah kami sadari sejak awal. Tidak akan ada sensorship," tegasnya.
Namun, lanjut Gatot, pemerintah tentu akan mengenakan sanksi yang sesuai UU Kebebasan Informasi Publik terhadap orang-orang yang suatu waktu diketahui telah membocorkan rahasia negara kepada pihak mana pun. Demikian catatan online SEO Blogger tentang 3.000 dokumen.
Langgan:
Entri (Atom)
