Jumlah korban tewas

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Jumlah korban tewas akibat serangkaian serangan bom pada Malam Natal dan kerusuhan yang terjadi setelah itu di Nigeria tengah meningkat menjadi 80 orang. Dengan demikian, total korban tewas secara nasional menjadi 86 orang, kata Badan Manajemen Darurat Nasional Nigeria, Selasa (28/12/2010).

"Kami telah mengunjungi sekitar lima rumah sakit di mana korban ledakan dan kekerasan yang mengikutinya di Jos dibawa," kata Daniel Balarabe Gambo, Wakil Direktur Komunikasi Badan Manajemen Darurat Nasional. "Data yang kami kumpulkan di rumah sakit-rumah sakit itu menunjukkan, total 80 orang meninggal dari insiden itu dan 189 orang lainnya luka-luka."

Polisi membantah jumlah itu dengan mengatakan, jumlahnya jauh lebih rendah, tetapi badan darurat itu bersikeras bahwa jumlah tersebut akurat.

Serangkaian bom meledak pada Malam Natal 2010 di pusat kota Jos, yang telah berulang kali dilanda kekerasan antarkomunitas Kristen dan Muslim yang menurut banyak pihak dipicu oleh persoalan politik. Bentrokan pecah Minggu menyusul ledakan bom pada Malam Natal itu, dan menyebabkan sejumlah orang tewas dan rumah-rumah terbakar.

Masih pada malam Natal, orang-orang yang diduga anggota sebuah sekte Islam melancarkan serangan terhadap tiga gereja di kota Maiduguri, Nigeria utara, dan menewaskan enam orang serta menyebabkan salah satu gereja terbakar. Tidak ada indikasi bahwa insiden di Nigeria tengah dan utara itu terkait. Jos, ibu kota negara bagian Plateau, yang terletak di tengah, di antara wilayah mayoritas Muslim di utara dan mayoritas Kristen di selatan, telah lama menjadi titik rawan gesekan etnis dan agama di Nigeria.

Banyak kerusuhan di Jos yang sesungguhnya merupakan pertarungan kepentingan ekonomi-politik antara komunitas Beroms-Kristen, yang dipandang sebagai kelompok etnis pribumi di wilayah tersebut, dan komunitas Hausa-Fulani-Muslim yang dilihat sebagai pendatang.

Polisi menyalahkan ledakan bom itu pada persoalan politik menjelang pemilu pada April mendatang di negara Afrika yang berpenduduk paling padat tersebut. Namun, mereka mengatakan belum tahu siapa yang berada di balik serangan tersebut.

Sepanjang tahun ini, kerusuhan sebelumnya di Jos dan kawasan sekitarnya telah menewaskan ratusan orang. Namun, serangan pada Malam Natal belum pernah terjadi sebelumnya.

Aburizal Bakrie

Kemarin, jajaran petinggi Partai Golkar keberatan jika tim lobi Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Menurut salah satu Ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, usulan itu merendahkan Ketua Umum partainya.

Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menyatakan, sebaiknya memang tim lobi dipimpin oleh Golkar. Alasannya sederhana, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sultan Yogyakarta, juga kader Golkar.

"Tadinya diperbincangkan bagaimana kalau ditawarkan pada Pak Ical (memimpin Tim), namun belakangan tak bisa," kata Jafar saat dihubungi VIVAnews, Selasa 21 Desember 2010.

Jafar yang diusulkan Priyo memimpin tim itu juga merasa kurang tepat. "Enaknya dari Golkarl ah," kata Jafar. "Kan Sultan itu kader Golkar," ujarnya.

Sebelumnya Priyo mengungkapkan, Aburizal adalah Ketua Harian Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan yang urusannya lebih bersifat strategis seperti misalnya dengan Presiden sebagai Ketua Setgab dan Ketua-ketua umum partai yang lain dalam koalisi. Sementara urusan lobi tim kecil itu, menurut Priyo, bisa dilakukan oleh kader lain.

RUU DIY ini sendiri sudah di tangan DPR. Draf yang diusulkan Pemerintah menempatkan Sultan sebagai Gubernur Utama, sementara Gubernur DIY sendiri dipilih oleh DPRD.

Usul Pemerintah ini sendiri mendapat penentangan luas di masyarakat Yogyakarta. Mereka berkukuh, Gubernur harus ditetapkan dipegang Sultan Yogyakarta. Demikian catatan online SEO Blogger tentang Aburizal Bakrie.

3.000 dokumen

Pro-kontra mengenai WikiLeaks terus berkembang. Makin mendebarkan ketika disebut-sebut bahwa 3.000 dokumen rahasia terkait Indonesia juga siap dibocorkan oleh situs yang didirikan oleh Julian Assange ini.

Namun, Anggota Komisi I DPR RI Helmy Fauzi mengatakan, pemerintah tak boleh terbawa pada pengekangan kebebasan memperoleh informasi di dalam negeri. Jika akhirnya WikiLeaks membocorkan informasi terkait Indonesia, pemerintah tidak boleh serta-merta memidanakan pihak yang melakukan publikasi mengenai isi informasi tersebut. "Bahaya kalau pemerintah kemudian mempidanakan mereka yang menyebarkan informasi dari WikiLeaks," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (6/12/2010).

Menurut politisi PDI-P ini, pemerintah harus paham bahwa informasi yang dibocorkan oleh WikiLeaks adalah informasi milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang akan dikirimkan ke pemerintahan AS di Washington DC.

Oleh karena itu, informasi tersebut adalah rahasia negara AS, bukan rahasia Indonesia. Jadi pemerintah tak perlu terlalu khawatir. "Kita sendiri kan belum tahu apakah informasi yang akan dibocorkan WikiLeaks itu juga berisi tentang rahasia negara. Kita kan menganut sistem kebebasan informasi. Kita harus mendukung kebebasan tersebut kalau itu memang bukan dokumen rahasia negara. Lalu apa alasannya untuk mempidanakan mereka yang menyebarkan berita yang telah dibocorkan WikiLeaks?" ungkapnya lagi.

Sementara itu, kepada Kompas.com, Senin sore, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot Dewabroto mengatakan, pemerintah tidak memiliki sedikit pun niat untuk memidanakan publikasi hasil WikiLeaks jika memang nanti situs tersebut membocorkan sejumlah informasi terkait Indonesia.

"Kita belum mengambil sikap karena kita perkirakan informasi nantinya akan luber tentunya, tapi tidak akan mempidanakan. Kalau informasi WikiLeaks muncul di media, itu sudah kami sadari sejak awal. Tidak akan ada sensorship," tegasnya.

Namun, lanjut Gatot, pemerintah tentu akan mengenakan sanksi yang sesuai UU Kebebasan Informasi Publik terhadap orang-orang yang suatu waktu diketahui telah membocorkan rahasia negara kepada pihak mana pun. Demikian catatan online SEO Blogger tentang 3.000 dokumen.